JAKARTA, (PR).- Anggota Dharma Wanita Persatuan yang tersebar di Indonesia dapat menerima dan saling bertukar informasi melalui wahana internet. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat mendorong anggotanya yang tersebar hingga tingkat kabupaten untuk aktif dalam wacana publik dengan memanfatkan teknologi informasi dan komunikasi lewat internet.
“Kami akan memperbaharui tulisan mengenai hukum, politik, kesehatan, lingkungan hidup, psikologi, sosial budaya dan informasi berharga lainnya bagi anggota dan masyarakat luas,” kata Ketua Umum DWP, Ny. Nila F Moeloek saat meluncurkan situs www.dwp.or.id sebagai sarana bertukar informasi di gedung DWP Pusat, Jakarta, baru-baru ini. Aneka informasi dalam situs tersebut diharapkan dapat menjembatani para istri pegawai negeri sipil sesuai wajah baru Dharma Wanita yang mandiri, demokratis, netral dalam politik dan berwawasan.
Diakuinya, program penyuluhan merupakan kegiatan penting dalam upaya menggerakkan masyarakat. Penyuluhan sebagai bagian pendidikan adalah program pendukung yang harus ada dalam setiap program organisasi. “Dengan adanya situs komunikasi internet, maka aneka kegiatan Dharma Wanita Persatuan dapat disebarkan ke seluruh anggota di Indonesia,” ujar Nila.
Berkaitan dengan kaum perempuan sebagai bagian terbesar masyarakat Indonesia saat ini, Ketua Umum DWPP menyatakan, mereka memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria. Bakat, minat dan aspirasi mereka harus ditumbuhkan dan diaktualisasikan. Potensi sumber daya kaum hawa amat penting dan tidak perlu diragukan, terutama peran sertanya di masyarakat. “Kebijakan bersifat khusus bagi wanita untuk memperbaiki keadaan yang diskriminatif tidak perlu. Sebenarnya wanita Indonesia sudah mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki,” kata Nila.
“Namun berbagai permasalahan masih dialami mayoritas perempuan pedesaan. Banyak wanita desa belum melek huruf. Maka bila kebijaksanaan dilaksanakan bagi penduduk pedesaan, termasuk kaum wanitanya, akan memiliki bekal pendidikan dasar 9 tahun,” tandas istri mantan Menkes tersebut. (A-88)***
